Kampar - Berkurangnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Kampar menjadi polemik, Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kampar minta pemotongan disesuaikan dengan beban kerja. (22/01)
Hal itu ia sampaikan melalui wawancara via panggilan whatsapp bersama sejumlah awak media yang bertugas di Kabupaten Kampar, ia menyampaikan aspirasi semoga di dengarkan jangan di jadikan polemik.
"Pertama kalau ada yang bilang ini politis, biaa saja, karena saya memang orang politik, tetapi secara substansi saya bagian dari mereka yang menyampaikan aspirasi", Pungkas Repol, Anggota DPRD Empat Periode ini.
Kemudian di sisi lain, terkait pengurangan TPP ini ia juga berharap pemerintah mempertimbangkan hitung-hitungan dan beban kerja yang dilakukan oleh pegawai dan dokter yang berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.
"Ini perlu didiskusikan karena menyangkut beban kerja para dokter yang bertugas karena akan berdampak pada pelayanan publik", Pungkas Repol.
Repol menyebutkan, bukan hanya PPPK yang terdampak, tetapi juga tenaga medis yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya TPP untuk dokter umum berkisar Rp 5,6 juta per bulan, sementara dokter spesialis menerima antara Rp 14 juta hingga Rp 20 juta.
“Sekarang kondisinya sangat menyayat hati. Ini bukan soal iri atau perbandingan, tetapi soal keadilan dan dampaknya terhadap pelayanan publik,” ujar Repol.
Dalam ucapannya Repol berharap pemerintah mendengarkan aspirasi ini karena akan berdampak kepada seluruh masyarakat kampar yang berobat ke RSUD dan menjadikan rujukan, bukan dijadikan sebagai polemik.
