PEKANBARU - Memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Bhayangkara, Kepolisian Daerah (Polda) Riau akan menggelar Bhayangkara Run 2025 di Kota Pekanbaru, Riau. Sehubungan dengan diadakan kegiatan ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ke Provinsi Riau. Namun demikian, kedatangan Kapolri ke Riau ini tidak lepas dari sorotan.
Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Riau secara tegas menyatakan penolakan atas kehadiran Kapolri di tengah kondisi sosial yang belum menunjukkan keberpihakan Polri terhadap kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi mahasiswa.
Dalam pernyataan resminya, Rosdiansyah sebagai ketua umum DPM UNRI menilai bahwa kunjungan seremonial ini seolah menutupi berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh institusi kepolisian, termasuk tindakan represif terhadap mahasiswa di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir.
“Kami tidak menolak kegiatan olahraga atau peringatan HUT Bhayangkara. Yang kami tolak adalah pembiaran atas kekerasan terhadap suara-suara kritis mahasiswa yang justru dijawab dengan tindakan represif. Ini menunjukkan bahwa wajah Polri hari ini masih jauh dari semangat Presisi,” ujar Ketua DPM UNRI di Pekanbaru, Jumat (11/7/2025)
"Kami memandang bahwa kehadiran Kapolri di Riau tidak dapat dipisahkan dari berbagai permasalahan mendasar yang menyangkut perilaku representatif institusi Polri terhadap mahasiswa di berbagai daerah. Mulai dari tindakan represif saat demonstrasi, pembatasan ruang berekspresi, hingga sikap intimidatif yang kerap mengancam kebebasan berpendapat sebagai hak dasar warga negara," imbuhnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh gelombang penangkapan mahasiswa di sejumlah daerah mulai dari Makassar, Kendari, Jakarta, hingga Yogyakarta yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Penangkapan ini tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga menjadi simbol represifnya institusi negara terhadap suara generasi muda. Sebagai lembaga legislatif mahasiswa di Universitas Riau DPM UNRI menyampaikan sikap sebagai berikut:
1. DPM UNRI mengecam keras tindakan represif dan penangkapan mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah oleh aparat kepolisian. Kami menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.
2. Kedatangan Kapolri ke Riau harus dijadikan momentum pertanggungjawaban moral dan institusional terhadap serangkaian pelanggaran demokrasi yang dilakukan oleh aparat di bawah kepemimpinannya. Seremoni dan pendekatan simbolik tidak akan cukup tanpa komitmen nyata untuk perubahan.
3. Kami menolak segala bentuk kehadiran aparat kepolisian di lingkungan kampus apabila tidak membawa semangat perlindungan terhadap kebebasan akademik dan hak sipil mahasiswa. Kampus bukan ruang kekuasaan, melainkan ruang pembebasan.
4. DPM UNRI mendesak adanya evaluasi struktural dan penegakan sanksi terhadap aparat yang terbukti melakukan kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap mahasiswa. Impunitas hanya akan melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi Polri.
5. DPM UNRI mendesak agar Kapolri dalam kunjungannya ke Riau tidak hanya hadir untuk kepentingan seremonial, tetapi juga membuka ruang dialog yang jujur dan terbuka dengan kalangan akademik dan mahasiswa, terkait berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap hak-hak sipil.
Sebagai mahasiswa, kami berdiri bersama rekan-rekan kami di seluruh Indonesia yang sedang mengalami kriminalisasi dan penindasan karena keberanian mereka bersuara. Demokrasi yang sehat lahir dari keberanian rakyat untuk mengkritik, bukan dari ketakutan akibat intimidasi aparat. Kami tidak akan diam. DPM UNRI akan terus bersikap. Karena kami percaya, perubahan tidak lahir dari ketakutan, tapi dari keberanian untuk melawan ketidakadilan.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Tertindas!
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Riau.
