-->

Notification

×

Kategori Berita

CARI BERITA

Iklan

Iklan


Iklan






Pj.Bupati Kampar Ikuti Rakor Bersama Mendagri Terkait Pelaksanaan Pilkada 2024

| Thursday, March 28, 2024 WIB | Last Updated 2024-03-28T15:00:00Z

Pj. Bupati Kampar Hambali Didampingi Asisten Satu Setda Kampar Ikuti Zoom Meeting Bersama Kemendagri. (27/03) 


Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait isu-isu strategis terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang di ikuti oleh Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota melalui zoom meeting di Hotel Ashley Tang Jakarta pada Rabu, 27/3/2024.


Selain itu, rapat ini juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait dari seluruh Indonesia, termasuk perwakilan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan akademisi.


Menteri Dalam Negeri Ri Tito Karnavian saat membuka rapat menyampaikan bahwa rapat kordinasi ini menjadi forum penting bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran, menyampaikan masukan, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan tata kelola pemerintahan daerah di masa mendatang.


"Kami percaya bahwa melalui kerjasama yang erat dan dialog yang konstruktif, kita dapat membangun sistem demokrasi yang kuat dan efektif, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah demi kesejahteraan masyarakat,"Kata Tito. 


Pada kesempatan tersebut, Pj. Bupati Hambali SE, MBA, MH, usai acara menyampaikan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan secara adil, transparan, dan berintegritas. Beliau menekankan pentingnya partisipasi aktif semua pihak dalam menjaga proses demokrasi yang sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.


Selain itu, Pj. Bupati juga menyampaikan langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini mencakup peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan sistem pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(Rls)