PEKANBARU - Gabungan massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Riau dan Aliansi Mahasiswa Pemuda Riau (AMPR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Kamis (16/3/2023)
Aksi tersebut menuntut agar DPRD Riau membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah kerja Blok Rokan sehingga telah menewaskan banyak korban jiwa.
Mahasiswa mendesak agar legislatif melakukan langkah-langkah tegas menindaklanjuti tragedi yang terjadi di lingkungan kerja PT Pertama Hulu Rokan (PHR).
"Sampai saat ini kami melihat belum ada kebijakan yang dibuat untuk menuntaskan persoalan ini. Makanya kami hadir disini menyuarakan ini kepada anggota dewan kita yang tertidur lama didalam sana," kata Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Teguh Azmi saat melakukan orasi.
Ia menjelaskan, Gerakan GMNI bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Riau merupakan Gerakan Kemanusiaan atas tragedi 11 korban jiwa di lingkungan PHR, Ia menyampaikan bahwa, kehadiran mereka hari adalah upaya Menindaklanjuti tuntutan kami pada aksi Jilid 1 pada Kamis 02 Maret lalu.
"Kita meminta kekuasaan wakil rakyat untuk serius dalam menangani tragedi korban jiwa yang terjadi di lingkungan PHR. Dalam hal ini segera membentuk Pansus agar terwujudnya keadilan," terangnya.
"Kemudian meminta DPRD Provinsi Riau menjalankan amanah UU dan Pancasila terkait atas nama kemanusiaan, Tidak ingin kejadian di pulau seberang berlaku pula di Riau, seolah nyawa tidak ada harganya," tegasnya.
Ia menilai kejahatan kemanusiaan oleh PT PHR tidak cukup hanya dengan santunan untuk keluarga korban dan ucapan duka. Tapi harus ada pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab. Dalam hal ini Dirut Jaffe harus dipecat.
Menurut Teguh Azmi Dirut PHR merupakan representasi dari manajemen pemerintah karena mengelola perusahaan nasional (BUMN), namun Arogansi Jaffe sebagai pimpinan tertinggi PT PHR seolah-olah tidak mencerminkan menajemen perusahaan negara.
"Arogansi Jaffe terhadap masyarakat Riau, bahkan sekelas DPRD Riau yang memiliki power dan kekuasan pun dihianti dengan mangkir dari panggilan DPRD sebanyak 3 kali," imbuhnya
Maka dari itu, pihaknya siap membersamai DPRD Provinsi Riau dan menuntaskan sampai merdeka, dalam hal ini untuk membentuk Pansus dan meminta keadilan dari PT PHR.
"Pepatah masyarakat Riau mengatakan biar mati berdiri dari pada hidup berlutut,"pungkasnya. (sem)
