Kampar - Dalami strategi percepatan transformasi digital, Komisi I DPRD Kota Pariaman, Sumatra Barat, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Kampar. (22/07)
Kedatangan jajaran Komisi I DPRD Kota Pariaman disambut langsung oleh Kepala Subbagian (Kasubbag) Keuangan dan Perlengkapan Diskominfo Kampar, Rohayati Yahya, yang hadir mewakili unsur pimpinan Dinas (Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas) yang berhalangan hadir. Turut mendampingi dalam penyambutan tersebut, Koordinator Liputan Media Center Supardi, serta Pranata Komputer dan Analis Jaringan, Benny Putra.
Penanganan Wilayah 3T dan Sinyal Lemah (Low Signal) Dalam sesi diskusi, salah satu fokus utama yang menjadi pembahasan adalah penanganan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta pemerataan akses telekomunikasi di area yang berstatus low signal maupun blank spot.
Menanggapi hal tersebut, Benny Putra, memaparkan langkah-langkah teknis dan taktis yang telah dijalankan Pemkab Kampar. Ia menjelaskan bahwa pemenuhan akses digital di daerah terpencil membutuhkan pendekatan kolaboratif berbasis data lapangan yang presisi.
"Pemerataan jaringan di wilayah 3T dan pembenahan area bermasalah dengan sinyal lemah menuntut koordinasi aktif bersama para operator seluler. Pemkab Kampar secara berkala menyampaikan titik koordinat lokasi yang membutuhkan penguatan pemancar (booster) maupun pembangunan menara baru agar intervensi penyedia jasa telekomunikasi dapat tepat sasaran," ujar Benny di hadapan rombongan Komisi I.
Infrastruktur Server dan Pengelolaan Internet Satu Pintu Pembahasan dilanjutkan ke ranah infrastruktur teknologi informasi publik. Benny Putra menguraikan skema Internet Satu Pintu (Single Gateway) yang diterapkan Pemkab Kampar, di mana alokasi bandwidth untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikelola secara terpusat melalui Server Utama Diskominfo Kampar.
Penerapan konsep jaringan terintegrasi ini memberikan sejumlah manfaat strategis:
• Efisiensi Anggaran: Mencegah pengadaan jaringan secara parsial di setiap OPD sehingga pengeluaran daerah lebih terkontrol.
• Keamanan Siber & Pengawasan: Memudahkan pemantauan lalu lintas data (traffic network) serta optimalisasi sistem keamanan dari ancaman siber secara terpadu.
• Pemerataan Akses: Memastikan ketersediaan koneksi internet yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing instansi.
Penguatan Ekosistem Aplikasi Pemerintahan Selain infrastruktur jaringan, diskusi turut mengulas ekosistem aplikasi pendukung tata kelola pemerintahan yang telah berjalan di Kabupaten Kampar. Benny Putra menjelaskan bahwa Diskominfo Kampar terus mengoptimalkan berbagai platform digital untuk mendukung efektivitas birokrasi, antara lain:
1. Sistem Presensi Digital (Absensi): Memudahkan pemantauan kehadiran serta kedisiplinan pegawai secara real-time.
2. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE): Mempercepat proses administrasi persuratan dinas secara aman dan efisien (paperless).
3. Aplikasi Operasional & Keuangan Daerah: Integrasi platform digital pendukung kegiatan operasional pemerintah daerah hingga sistem tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Sinergi Antar-Daerah untuk Penguatan SPBE Pemaparan mendalam mengenai tata kelola infrastruktur digital tersebut mendapat apresiasi dari jajaran Komisi I DPRD Kota Pariaman. Ketua Komisi I, Muhammad Alnia, SE, menyampaikan bahwa skema dan kebijakan yang diterapkan Diskominfo Kampar menjadi bahan referensi yang sangat berguna untuk pengembangan layanan publik berbasis digital di Kota Pariaman.
Kunjungan kerja tersebut ditutup pada pukul 16.00 WIB dengan sesi diskusi lanjutan, penyerahan cenderamata, dan foto bersama di Kantor Diskominfo Kampar.
Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami strategi percepatan transformasi digital, efisiensi infrastruktur teknologi, serta penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diterapkan oleh Pemkab Kampar. (Adv)
