 |
| Pemda Kampar Menerima Kunjungan BPK RI di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Kampar Jalan M. Yamin S.H Bangkinang Kota. (15/03) |
Kampar - Pj. Bupati Kampar Hambali didampingi Pj Setda Kampar Yusri terima kunjungan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau di ruang rapat rumah dinas Bupati Kampar. (15/03)
Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BAPPEDA Ardi Mardiansyah, Kepala Inpektorat Febrinaldi Tri Dermawan, Kepala BPKAD Edward, serta rombongan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
Tujuan dari pertemuan ini untuk melaporkan bahwasanya Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2023 yang di lakukan tim BPK RI telah selesai dilaksanakan, dimana pemeriksaan interim ini telah berlangsung selama 28 hari yang lalu mulai tanggal tanggal 18 Februari- 16 Maret 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati Kampar menyampaikan terimah kasih kepada tim BPK yang telah melakukan pemeriksaan di Kampar.
"Kami komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta siap untuk bekerja sama secara lebih erat dengan BPK RI dalam hal pengawasan keuangan daerah", Ujar Hambali.
Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kedua belah pihak dalam mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang baik di tingkat lokal.
"Dengan terlaksananya pemeriksaan ini hendaknya dapat menciptakan SDM di lingkungan Pemda Kampar yg lebih baik lagi khususnya dalam melakukan pengelolaan keuangan", Tutur Bupati.
Di sisi lain, Pengendali Teknis BPK RI perwakilan Provinsi Riau Edi Darma, mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.
Edi Darma juga menegaskan komitmen BPK RI untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Pertemuan ini menjadi langkah awal pentingnya dalam memperkuat kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPK RI dalam menjaga integritas dan kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kedua belah pihak sepakat untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi demi mencapai kemajuan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan publik.
