Kampar - Dinilai tidak transparan, Mekanisme perekrutan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok menjadi sorotan publik. (03/01)
Isu dugaan ketidaktransparan dalam sistem perekrutan KPPS menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.
Beredarnya isu tersebut lantaran pihak Panitia diduga tidak melakukan tes secara resmi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Melainkan, menurut informasi sistem perekrutan diduga hanya dibentuk melalui sistem musyawarah saja.
"Tidak ada transparansi Ketua KPPS di Desa Pulau Terap dalam perekrutan anggota KPPS, dan kami merasa di dzalimi oleh pihak "Itu", ucap seorang warga yang identitasnya tak bisa diekspos.
Disisi lain, pihak redaksi juga mendapati salahsatu bukti adanya tindakan dugaan intimidasi terhadap peserta yang mengikuti perekrutan KPPS.
Dalam bukti yang beredar itu, sistem perekrutan juga mengaitkan dengan aksi demo yang pernah dilakukan oleh sejumlah masyarakat Desa baru baru ini.
Demo itu berkaitan dengan penghapusan bantuan sosial terhadap nama nama yang dahulunya pernah menerima bantuan, sehingga kebijakan itu memantik "gesekan" antara masyarakat dengan pihak Desa.
Bahkan, protes keras masyarakat itu juga sampai kepada pihak Kepolisian.
"Bisa aku ambil persyaratanyang kemarin nte? Kemudian anggota PPS membalasnya dengan kata"ante mohon maaf sebanyak-banyaknya, sudah ante perjuangkan namun alasan demo dan pergi ke rumah nova (bendahara desa_red) kata panitia, nanti ante minta ke kakak Desi", Demikianlah bunyi pesan itu di Indonesiakan.
Ketika ditanya oleh peserta tersebut, petugas menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan hasil musyawarah sepihak yang dilakukan oleh petugas. (Jri)
