Kampar - Terdapat tunggakan obat yang mencapai Belasan Milyar Rupiah, Komisi II DPRD Kabupaten Kampar meminta pemerintah daerah mencarikan solusi terkait tunggakan pembayaran. (13/05)
persoalan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat apabila tidak segera ditangani.
“Kita akan tetap menyampaikan dan menegaskan kepada pihak rumah sakit agar segera mencari solusi. Jangan sampai nanti terjadi putus obat,” kata Tony Hidayat, Selasa 12 Mei Kemarin.
Ia mengingatkan, apabila utang kepada pihak ketiga belum dibayarkan, distributor obat berpotensi menghentikan pasokan obat ke rumah sakit. Kondisi itu dinilai akan berdampak langsung terhadap pelayanan pasien di RSUD Bangkinang.
“Kalau pihak ketiga tidak lagi mendrop obat sesuai kebutuhan rumah sakit, tentu masyarakat yang akan terdampak,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kampar berencana memanggil pihak RSUD Bangkinang dalam hearing yang dijadwalkan berlangsung pada Senin pekan depan guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
Dalam hearing itu, DPRD juga akan meminta penjelasan terkait penyebab tunggakan pembayaran obat yang disebut mencapai sekitar Rp18 miliar. Sebelumnya, sebagian pembayaran telah dibantu melalui APBD sekitar Rp12 miliar.
“Waktu itu TAPD meminta melalui BLUD, sementara BLUD tidak punya kemampuan,” jelas Tony.
Ia menilai persoalan utang obat di RSUD Bangkinang bukan masalah baru. Menurutnya, tunggakan terus terjadi dari tahun ke tahun karena pendapatan rumah sakit tidak mampu menutupi kebutuhan operasional. (Adv)
